PALEMBANG – Dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas serta optimalisasi sektor pertambangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (26/03/2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh jajaran pejabat terkait, termasuk Kepala Bidang ESDM. Kegiatan ini membahas aspek teknis terkait perpotongan (crossing) jalan umum oleh jalur logistik pertambangan serta evaluasi kebijakan toleransi angkutan batubara di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Kepala Dinas ESDM menegaskan pentingnya sinergi antar sektor dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa aktivitas pengangkutan sumber daya alam tetap berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

Adapun beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi peninjauan legalitas jalur crossing, pengaturan volume kendaraan angkutan, serta penguatan koordinasi antar instansi dalam pengawasan di lapangan.

Selain itu, jajaran teknis ESDM turut menyampaikan data terkait volume produksi dan rute distribusi dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Sumatera Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah strategis yang berkelanjutan dalam mendukung peran Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung energi nasional, sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan dan keselamatan masyarakat.